Sumiati Korban Perilaku Jahiliyah?

Kabar Jahiliyah dari Negeri Arab

Berita tentang kekerasan yang menimpa tenaga kerja Indoneis di luar negeri sudah sering kita dengar. Para pendulang devisa itu seakan telah menjadi bulan-bulanan, dan sangat riskan dieksploitasi tanpa mecuilpun kekuatan untuk sekedaar bertahan. Jangankan para TKI, pun pemerintah yang sangat percaya diri mengatas namakan, dan mengambil mandat penuh sebagai perwakilan syah pemerintah dari sebuah negara yang berdaulat yang bernama INDONESIA , tidak mampu berbuat banyak. Mereka dipahami publik masih sekedar mampu beretorika. Diplomasi kita masih belum memperlihatkan sesuatu yang mampu membuat kita merasa terlindungi sebagai warga negara. Dada kita masih selalu terasa sesak, mengikuti berbagai berita kekerasan terhadap saudara kita yang bekerja diluar sana. Kita memang masih belum bisa merasa nyaman menjadi warga Indonesia yang terayomi pemerintah yang kuat di dalam dan di luar.

Terlepas dari keterpurukan diplomasi, jika mau sedikit menggeneralisasi, data dan fakta sangat gampang kita temukan. Bahwa mayoritas kekejian dan kekejaman terhadap tenaga kerja wanita kita di luar negeri, hampir selalu terjadi di negara-negara Arab (baca Saudi Arabia). Sangat jarang kita membaca sadisme itu datang dari Hongkong, Taiwan, atau Singapura. Sebagai orang bodoh, wajar pertanyaan kemudian muncul, apa yang salah dengan Bangsa Arab? Mengapa mereka cenderung selalu mengekploitasi kekerasan? Kita kemudian dapat mengumpulkan berbagai keseharian rentetan kekerasan di wilayah itu. Berbagai bentuk peperangan antar bangsa Arab, dengan bangsa yahudi, dengan bangasa Barat.

Saya haqqul yakin kekerasan kepada tenaga kerja wanita kita di Arab bukan terinspirasi ajaran Islam.

• Apa kau lihat orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat. Orang-orang yang terhadap salatnya lalai. Orang-orang yang riya. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (QS 107(AL-MA’UN))
• “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya pada saat menasehati anaknya, “Hai anakkku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan dan kepada dua orangtuamu, hanya kepadaKulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaKu, kemudian hanya kepadaKulah kembaimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. “Hai anakku, sungguh, jika ada seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasnya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.” “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah berbuat baik dan laranglah berbuat ingkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Dan janganlah kaupalingkan wajahmu dari manusia dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai.” (QS 31(LUQMAN):13-19)

Akan sangat panjang daftar hadist dan ayat Al-Qur’an yang menyampaikan kelembutan dan keluhuran budi pekerti (sehingga secara detail diperintahkan untuk melunakkan suara). Bukan itu maksud saya menulis artikel ini. Saya hanya ingin berkeluh kesah, mengapa saudara-saudaraku diperlakukan sangat tidak manusiawi di negeri yang selama ini aku anggab sebagai kiblat budi pekerti dan nafas Islam. Atau memang disana orisinalitasnya demikian, sehingga ada sebutan jahiliyah, dan dipilih oleh ALLAH SWT sebagai tempat diturunkannya nabi-nabi. Wallahu A’lam ...

Read More

Membandingkan DR. Sjahrazad Masdar dengan DR. Sri Mulyani Indrawati

Korban Kebijakan ?

Baru kali ini Bude Shokilah tertarik masalah politik dan hukum. Sesuatu yang mengusik fikiran beliau, sebetulnya sudah lama dipendamnya, sejak kasus ini mencuat dan menjadi hangat di Lumajang. Masalah yang menimpa mantan pelaksana tugas Bupati Jember yang saat ini Bupati Lumajang, DR. Sjahrazad Masdar MA. Bagi beliau masalah itu identik dengan Kasus Century yang menimpa DR. Sri Mulyani Indrawati. Keduanya sama-sama sangat bernuansa politis, keduanya sama-sama berbau kebijakan, keduanya sama-sama bernuansa konsekuensi!

Agar sedikit lebih keren dan “ndakik-ndakik”, Bude Shokilah mencoba mencoba googling dan dicantumkanlah pengertian KEBIJAKAN menurut beberapa hikayat berikut :

1. Kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government chooses to do or not to do) - Thomas Dye.
2.  
3. Kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan.” - Easton
4. Kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (a projected program of goals, values and practices).(Lasswell dan Kaplan)
5. Yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (goal), sasaran (objektive) atau kehendak (purpose).- Carl Friedrich
6. Kebijakan merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecah persoalan dalam kehidupan sehari-hari - William Dunn - (Article source Kebijakan Publik, Said Zainal Abidin,Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.

Bude Shokilah mencatat, bahwa kebijakan lebih dapat digolongkan sebagai suatu alat analisis daripada sebagai suatu rumusan kata-kata. So, jika berpijak dari sini, analisis sederhana beliau sejak awal sebetulnya yakin, bahwa yang dilakukan DR .Sjahrazad Masdar dan DR .Sri Mulyani seharusnya sangat tidak tepat jika masuk ke rumah pidana. Keduanya punya rumah “kebijakan publik”, dan rumah itu bernama PTUN.

 

Istilah ”publik” dalam rangkaian kata public policy mengandung tiga konotasi: pemerintahan, masyarakat, dan umum. Ini dapat dilihat dalam dimensi subyek, obyek, dan lingkungan dari kebijakan kata Bude sambil bersungut-sungut.

 

Mengapa demikian? Ya, karena sejak awal tidak secuil pun fakta didapat, entah tentang memperkaya diri sendiri, tentang merugikan keuangan negara, pun korupsi! Jika dalam perjalanan penerapan kebijakan terjadi korupsi dan penyelewengan anggaran, ya yang terbukti melakukan itu yang sangat pantas masuk ranah pidana. Ibarat membasmi tikus, jangan dilakukan dengan membakar rumah. Dan rumah itu bernama kebijakan. Karena jika itu dapat dilakukan, akan berbondong-bondong lah para pejabat (baca - abdi masyarakat) masuk bui. Dan kita akan krisis eselon! Begitu kira-kira logika sederhana bude kita ini.

 

Test case dari kejadian ini sudah memakan korban, DR. Sri Mulyani Indrawati. Wanita sangat anggun dengan pancaran kecerdasan dan idealisme ini, terlanjur direngkuh World Bank. Dan hiruk pikuk Century versi DPR kita pun lemah lunglai, karena memang asbabun nuzulnya sudah pergi. Asbabun nuzul itu bernama Sri Mulyani atas nama daya tawar, dan semuanya memang habitatnya politik.

Namun bagi Bude Shokilah, menjadi salah satu orang penting di Bank Dunia jelas menunjukkan, Jeng Sri bukan sembarang orang. Kita sangat minim stok manusia dengan kualifikasi Bank Dunia (namun berlimpah stok untuk Bank Akherat?).

Di Lumajang test case serupa (tapi tak sama) dialami Bupati. Asbabun nuzulnya juga politis. Namun tidak seperti DR. Sri Mulyani yang cukup digelarkan sidangnya di gedung DPR, masalah ini terlanjur disidangkan di Pengadilan Negeri. Berangkatnya juga sama, dari rumah “kebijakan”. Di kemudian hari implementasinya ternyata berbau korupsi. Dan itu jauh hari setelah kebijakan awal dibuat, jauh hari setelah pembuat kebijakan pergi. Logika awam Bude Shokilah, mengapa urusan kebijakan di sidang pidanakan, padahal minim alibi? Memang, bisa saja kebijakan dan hukum di “centeng pereneng-kan” (baca: multi tafsir), sehingga “otak atik matuk”. Next story, syukurlah keputusan hakim setali tiga uang dengan prediksi Bude, Bebas Murni.

 

“ Tetapi apa yang dilakukan Masdar, menurut majelis hakim tidak merugikan keuangan negara ataupun ada penyelewengan jabatan. Dengan pertimbangan itu, majelis hakim membebaskan Masdar (detik.com)”.

 

Di mata Bude Shokilah, Kita memang masih selalu mencari bentuk. Sebelum jaman reformasi, di jaman Presiden Soeharto, kita lumayan punya bentuk. Bentuk itu kocar-kacir di jaman reformasi, hingga saat ini kita masih belum berbentuk .....

Read More

Media Massa Kita

Merindukan Koran Soeharto ?

 

Pernah ditulis di blog ini, bagaimana seksi dan exellent dinamika sosial di sekitar kita. Minimal kita gampang menyimaknya dari banyak media massa yang ber libido tinggi. Mereka, dengan sekali sentil sudah sangat terangsang untuk menulis dan memberitakan berbagai hal. Mulai dari yang berbau gosip, setengah nyata, sampai yang faktual. Maka, bertebaranlah disekitar kita dinamika sosial itu. Gosip perceraian dan perselingkuhan tokoh, hukum, sosial, politik, hampir di geber setiap hari. Berita aib di umbar, berceceran di setiap lekukan ketiak kita. Aromanya menyengat disetiap jengkal tanah pertiwi. Media kita memang sudah “sangat paparazzi” .... ehm.

 

Anda mungkin pernah merasakan. Atau, anda mungkin justru pernah mengamati. Aroma keburukan dan dengki selalu merasuk, setiap kita membaca koran, mendengarkan radio, dan melihat tayangan televisi. Dan anehnya, kita selalu ketagihan untuk selalu mengumbar dan berburu berita itu. Pasar mereka memang masih sekelas dengan pasar kita.

 

Membaca pernyataan salah satu pakar (Detik.com), tepat pada peringatan 1000 hari mantan Presiden Soeharto, bahwa rakyat merindukan suasana era Soeharto, dan bukan pada sosok Soeharto, mungkin BENAR adanya. Rasa dendam dan dengki pada saat itu, minimal, tidak di obral kepada rakyat oleh media, setiap saat, setiap waktu.

 

Pada saat itu, melalui media kita selalu disuguhkan kepada berita baik, berita keberhasilan, berita gotong royong, berita PEMBANGUNAN! Walaupun bagi sebagian besar penganut madzab HAM dan Demokrasi, era itu akan dukuliti habis dengan beribu lembar tesis dan buku. Namun tidak bagi Bude Jamillah, dan berjuta teman bude lainnya. Saat itu, ada sesuatu yang sedikit menentramkan saat membaca media , walau juga sedikit kebosanan.

 

Saat ini, kita sulit mendapatkan berita-berita itu. Media kita selalu dan selalu berisi kritik, makian dan gosip! Jarang kita melihat pujian dan kebaikan mereka muat. Ambil contoh gampang, setiap yang dilakukan Presiden SBY, akan selalu istikhomah disambut media dengan kritik dan hujatan. Dan media dengan istikhomah pula mengambil “pakar” atau nara sumber wawancara yang dari “sono” nya sudah tidak punya kosa kata halus. Itu presiden, apalagi Bude Jamillah ... !

 

Masyarakat pembaca, pendengar dan pemirsa media kita mungkin memang “enjoi” atau “sumpek” menerima suguhan media kita. Masih perlu rapid survey, begitu ujar Bude Jamillah. Namun potret jelas sudah tergambar di peta sosial kita. Kata pakar juga, masyarakat kita sudah kehilangan jati diri dan karakteristik bangsa. Setiap hari kita melihat, mendengar, dan membaca (dari media juga), orang saling sikut dan injak berebut zakat, saling bunuh karena secuil rupiah, saling bakar, saling umpat. Rasa gotong royong dan empati raib di mangsa keserakahan, dendam kesumat, dan makian.

 

Atau itu istikhomah andil media juga bude ? ..... Wallohu a’lam ...

Read More

MANISNYA BUAH SWADAYA

Potret Swadaya Paguyuban Air Bersih di kabupaten Lumajang

 

Sebagian besar pendapat menyatakan, roh pembangunan itu partisipasi publik. Pemberdayaan masyarakat sering menjadi momok. Banyak orang bilang, sulit menggerakkan masyarakat. Itu dapat berarti tingkat partisipasi rendah.

Jika kenyataan sebagaimana diatas, dapat berarti pendekatan pembangunan menjadi single fighter, atau bertepuk sebelah tangan. Bude Jamillah bilang, menjadi top down. Satu istilah yang sejak era reformasi menjadi tabu di gunakan. Dan konsekuensinya kita diserbu pola pendekatan partisipatif dalam segala hal model pembangunan. Dan sekali lagi, keluh kesah sebagaimana diatas sangat sering kita dengar.

 

Namun anomali partisipatif dengan mudah kita jumpai di komunitas ini. Sebuah komunitas Unit Pengelola Sarana Air Bersih yang menamakan dirinya Paguyuban Air Bersih TIRTO MANDIRI. Di paguyuban ini roh partisipatif sangat kuat dan menjadi denyut kegiatan Paguyuban.

 

Bayangkan, dengan swadaya mereka, tanpa secuilpun bantuan mereka minta, mereka mampu menghimpun dana ratusan juta. Secara fenomenal mereka mampu mencukupi kebutuhan air bersih bagi sebagian besar masyarakat pada Paguyuban mereka.

 

Mereka berburu sumber air bersih hingga masuk ke wilayah kabupaten tetangga, Probolinggo. Mereka merentang paralon lebih dari 20 kilo meter, dari ujung sumber melewati Lima Desa di Tiga wilayah kecamatan (Gucialit, Padang dan Kedungjajang)

 

Kilas balik,

Desa Dadapan : Pada awalnya, setelah melakukan survey tingkat kebutuhan dan akses sumber air, serta rencana jalur distribusinya, mereka menyepakati sistem paket untuk pembiayaan pembangunan sistem distribusi air bersih ini. Paket yang dimaksud berupa sistem pembiayaan dan jaringan distribusi air bersih pada masyarakat atau kelompok, dimana 1 paket terdiri dari 4 Rumah dengan swadaya per paket Rp. 3.500.000. pada tahap ini berhasil didapatkan 60 paket. Dengan sejumlah paket ini, masyarakat desa Dadapan Kec. Gucialit berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 3.500 000 x 60 = Rp. 210. 000. 000. Mereka mampu mengalirkan air dari sumbernya hingga ke kelompok – kelompok ini sejauh 24 km.

Untuk menekan kekurangan anggaran, kemudian berhasil disepakati bersama masyarakat alternatif jalan keluarnya, yaitu dalam bentuk kerja bhakti penggalian pipa. Kerja bhakti bergotong royong dalam penggalian pipa distribusi ini kemudian diatur mekanissme dan jadwalnya pada masing-masing dusun dan RT, lengkap dengan detail kontribusi dan sanksinya. Misalnya jadwal dan bentuk kontribusi konsumsi dan paket kerja bhakti bagi masyarakat yang tidak bisa hadir pada saatnya.

 

Dalam waktu lebih kurang dua bulan gotong royong dan swadaya ini berjalan, masyarakat sudah bisa menikmati air bersih yang dibangun secara mandiri itu. Kemudian secara simbolis keberhasilan ini diresmikan dengan memberikan nama kelompok ini dengan Unit Pengelola Sarana Tirta Mandiri (air bisa mengalir tanpa bantuan pemerintah).

 

Setelah keberhasilan pembangunan tersebut, paguyuban Tirto Mandiri kemudian melakukan pembangunan sarana air bersih lainnya. Pembangunan kali ini dilakukan dengan bekerja sama dengan paguyuban Air Bersih Tirta Lestari. Paguyuban Tirto Lestari adalah sebuah paguyuban yang menghimpun sekaligus sebagai wadah kerja sama UPS air bersih se Kabupaten Lumajang.

Dari kerja sama tersebut berhasil membangun jaringan distribusi air bersih lintas kecamatan dan lintas kabupaten yang dilakukan secara murni swadaya masyarakat. Lokasi yang dilalui jaringan ini membentang dari lereng wilayah Tengger Kab. Probolinggo, sebagai letak lokasi sumber mata air, yang dialirkan ke desa-desa di wilayah tiga kecamatan, masing-masing kecamatan Gucialit, Padang dan Kedungjajang. Panjang jaringan terbangun lebih kurang sepanjang 17 KM, dengan nilai swadaya sekitar 600 juta.

 

Pada tahap berikutnya dilakukan pembangunan secara swadaya dengan sasaran 33 kelompok dari 5 desa (Gucialit, Dadapan, Kalisemut, Meraan dan Krasak) yang melibatkan 3 Kecamatan dengan perkiraan jaringan ± 15 KM. Perkiraan biaya yang dibutuhkan adalah sekitar 214,5 Juta belum termasuk untuk tenaga kerja. Jika dengan ongkos tenaga kerja diperkirakan hampir sama dengan biaya pada tahap I.

 

Jaringan distribusi diatas kemudian diwadahi dalam bentuk paguyuban air bersih yang diberi nama Tirta Tri Tunggal yang diresmikan oleh Bupati Lumajang Dr. Sjahrazad Mazdar, MA di desa Kalisemut Kecamatan Padang.

 

Hingga detik ini, kiprah paguyuban diatas masih sangat menjanjikan. Swadaya dan partisipasi mereka sudah sangat jelas menjelaskan “tangan diatas lebih baik daripada tangan dibwah”. Dan pemerintah tidak lagi dipusingkan dengan konsep top down atau bottom up. Mereka sudah bekerja dan bertanggung jawab pada diri mereka sendiri .... dan pemerintah akan sangat mudah mencari celah untuk lebih menumbuh kembangkan kiprah mereka ....

Read More

Dahlan Iskan Direktur PT KAI

Dahlan Iskan Direktur PT Kereta Api Indonesia

Melihat perkembangan dan carut marut PT KAI akhir-akhir ini, mbok de Jamillah terusik juga untuk ikut bersilat lidah. Dia fikir bukan hanya rekan DPR yang rajin melakukan hal itu untuk menaikkan daya tawar, seperti menyambut Kapolri baru kemarin. Namun pendapat Mbok de Jamillah memang tidak mempunyai nilai jual dan tidak akan menaikkan daya tawar siapa-siapa. Pendapat ini hanya sekedar memanfaatkan celah legalitas undang-undang yang menjamin kebebasannya bagi setiap warga negaranya.

PT KAI, perusahaan ini mewarisi sebagian besar aset dan sarana prasarananya dari jaman penjajahan kompeni. Mulai dari rel dan akses pendukungnya, jaringan stasiun, dan sebagainya membentang dari ujung Jawa sampai ujung Sumatra. Aset mereka melimpah lengkap dengan budaya pengelolaannya, sehingga sebagian aset berupa jalur kereta dengan akses pendukungnya di beberapa wilayah tidak lagi mampu dikelola. Aset ini kemudian disewakan, dan gegap gempitalah para penyewa menyulap areal ini dengan bentuk bangunan beraneka warna (di sepanjang bekas jalur kereta). Pun sebenarnya para penyewa ini tidak secuilpun punya kepastian pada masa depan status tanah mereka. Potret PT KAI masih buram di banyak sisi. Berita anjlognya kereta dari jalur rel mereka, kereta salah masuk jalur, kereta menghantam kendaraan lain di luar persimpangan jalan raya, dan lain-lain.

Bude Jamillah maklum, penyakit akut BUMN memang masih menjadi trend, dan belum mampu direhabilitasi. Bahkan banyak diantaranya yang terpaksa diamputasi, entah dengan nama merger atau akuisisi. Memang ada juga yang sehat wal afiat dan maslahat, sebut diantaranya milik per-bank-kan dan lembaga keuangan lainnya.

Satu diantara banyak perusahaan yang mengusik minat Bude Jamilah adalah PLN. Perusahaan monopoli setrum ini walaupun masih jauh untuk dikatakan sehat (dengan subsidi per tahun masih ber trilyoon-trilyoon), di mata beliau sangat seksi. Bukan karena loss setrum dan ledakan travonya. PLN seksi karena terlihat “nyata” punya usaha dan terget menambah dan menyetabilkan strom. Dan yang lebih seksi usaha mereka sangat manis dikampanyekan kepada publik, melalui berbagai tulisan dan laporan big boss mereka, Al-Mukharrom Dahlan Iskan di media massa.

Dengan keseharian bergelayut di dunia jurnalis, sebagai CEO berbagai media, sang Dirut ini tahu betul bagaimana memperlakukan publik. Dengan pola fikir dan program kerja PLN mengalir lancar di baca publik, berbagai byar-pet listrik menjadi cair diterima masyarakat. Artinya kita tahu duduk persoalan mereke, karena sedikit banyak “jerohan” persoalan diketahui publik, so kita akan sedikit mudah di buah maklum.

Kembali ke Kereta Api. Andai PT KAI sementara di berikan Al Mukharrom Dahlan Iskan, bude Jamillah membayangkan, peta persoalan per kereta apian akan sangat taktis disusun lengkap dengan detail rencana kerja dan targetnya. Dan yang lebih seksi, semua mengalir lancar di terima publik melalu tulisan-tulisannya. Next .... Dahlan Iskan + Public Relation = Seksi abis .....

Read More

DPRD Kabupaten Lumajang

DPRD Lumajang Khabarmu Kini

Sejak hijrah dari tlatah negeri reog, sejak para warok melepas berat hijrah itu, baru kali ini kutemui ontran-ontran panjang di negeri Minak Koncar ini. Lumajang di tingkat “elit” sedang meriang bin demam dengan disharmonisasi hubungan.eksekutif-legislatif.

Awal cerita dimulai ketika pilbub 2008 dimenangi calon dari partai non mayoritas di lokal parlemen. Dan seperti budaya kita selama ini, the winner so win for success team. Kondisi ini melahirkan banyak barisan sakit hati dari berbagai posisi dan latar belakang profesi. Mereka, implisit-eksplisit memanfaatkan (mempunyai) akses pada alternatif kekuasaan (baca DPRD).

Cerita bergulir dengan kebijakan dan typikal Bupati yang sangat terbuka untuk memunculkan peluang perdebatan. Dan celakanya kebijakan yang debatable itu kurang disiapkan “ubo rampe” nya, baik alibi maupun data pendukungnya oleh punggawa di bawahnya.

Khusus yang berhubungan dengan DPRD Lumajang, pertarungan (eksplisit dan implisit), telah mengorbankan banyak kepentingan. Sebut saja yang paling mencolok nasib Anggaran PAK - dengan sekian banyak kepentingan dan penerima manfaat yang tergantung kepadanya – hingga Idul Fitri 1431 H ini tidak jelas statusnya. Dan lagi-lagi masyarakat - langsung maupun tidak – menerima dampak buruknya.

Kondisi kekinian di Lumajang dengan disharmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif selama ini tidak ditemukan di era-era sebelumnya. Pada masa lalu tingkat kompromistis kepentingan bisa sangat fleksibel di negosiasikan, sehingga Muspida tampak guyub rukun. Secara psikis kondisi tersebut “sejuk” dipandang dan di dengarkan, walaupun secara realita kita percaya banyak harga yang harus di bayar untuk menciptakannya.

Menurut catatan Bude Jamillah, DPRD Lumajang terlalu asik bermain politik kepentingan. Dan celakanya kepentingan yang dimainkan sangat kurang memihak pada kepentingan mayoritas masyarakat. Sebetulnya Bude Jamillah paham bahwa itu memang sudah menjadi “genre” mereka, mulai dari tingkat paling atas sampai tingkat anak cabang di tingkat Desa, bahwa wakil rakyat masih menjadi wakil konstituen (baca parpol). Masih sangat sedikit bibit negarawan yang lahir melalui rahim partai politik.

Pertempuran di tingkat Legislatif sebetulnya akan sedikit berimbang andai saja pengusung sang Bupati dulu sedikit mayoritas. Jika kondisi minoritas seperti saat ini, sebetulnya sangat disyaratkan seni melakukan kompromi, juga perlu tim negosiator yang andal, sehingga daya tawar rendah bisa fleksibel dijual.

Bude jamillah mencatat hanya beberapa gelintir Perda dan anggaran (yang ini sebetulnya tugas rutin mereka) yang dihasilkan oleh wakil Parpol di DPRD ini. Apalagi jika mereka gagal mengesahkan PAK 2010, akan menjadi sah jika banyak pertanyaan “ Ngapain saja mereka selama ini?”. Pertanyaan ini bisa berkembang menjadi seberapa komitmen mereka (sebetulnya), dalam mengemban amanat memperjuangkan kepentingan masyarakat?

Menurut analisa Bude Jamillah kondisi di Lumajang memang setali tiga uang. Sementara Bupati sibuk membuka front pertempuran (baik di Pengadilan Negeri Jember, maupun di tingkat lokal), sedangkan DPRD Lumajang menggunakan seluruh energi dan potensinya untuk menjegal dan menjatuhkan Bupati.

Next Posing : Lumajang pasca Bupati non Aktif Sementara ....

Read More

Malaysia si Jiran

 Ramadhan di Malaysia

Ramadhan ini kita disuguhi banyak gejala sosial yang semakin hari menjelma menjadi sebuah trend. Beberapa contoh dapat menjadi ingatan kita, kematian massal kasus minuman oplosan, Ibu dan anak melakukan harakiri dengan membakar diri,  penculikan anak, terorisme (yang dianggap teroris), dan segudang gejala lainnya yang kebetulan sebagian besar bermakna negatif.

Hiruk pikuk gejala paling anyar yang disuguhkan sebagian besaar media adalah tersulutnya harga diri bangsa oleh Malaysia. Gejala ini diantaranya melahirkan demo marak menjurus anarkis di Kedubes Malaysia. Dan sontak media meramunya menjadi agitasi yang membius, dengan pemisahan antara fakta dan realita menjadi kabur untuk dibedakan. Sebelum pembedaan itu menjadi jelas, su’udhon kita keburu kita implementasikan menjadi umpatan, makian, hujatan bahkan vandalism. Bentuk implementasi ini sebetulnya sudah menjadi trademark serta sudah berhasil menggerus budaya ketimuran kita. Kita sudah menjadi identik dengan budaya kekerasan (?).

Terlepas dari itu, sebagian besar diantara kita setuju untuk satu hal, kita telah menjelma menjadi sebuah negara yang kurang disegani di wilayah ini. Tetangga kita menjadi sangat kurang berhitung untuk mengusik ketenangan kita (walaupun itu juga menjadi debatable karena suatu alasan (baca status perbatasan). Namun itu menjadi hal yang kecil dimungkinkan di era negara ini belum menjelma menjadi reformis (?) seperti saat ini.

Keadaan menjadi runyam ketika para pemimpin di negeri ini menjadi gamang untuk bersikap, bahkan untuk sekedar mengaum (tanpa mencakar pun). Atau justru mereka tahu diri? Mereka tahu diri, masih jelas tergambar orang berduyun duyun saling sikut berebut zakat, saling membunuh karena sejengkal tanah, bunuh diri massal karena secuil utang.

Masih sangat bertumpuk konsekuensi hasil kebijakan mereka, ledakan bertubi-ubi gas 3 kg di dapur-dapur masyarakat miskin kita, berderet penggusuran, overload kendaraan dan macet abadi di jalan-jalan utama kita, korupsi, kolusi dan daftar panjang masalah pelik tanpa jalan keluar di negeri ini.

Atau kita secara berjamaah menjadi bernyali ciut membayangkan ribuan saudara kita berduyun duyun keluar dari perkebunan karet dan sawit Malaysia. Kita takut ratusan ribu  pengangguran baru yang siap melahirkan dan menelantarkan jutaan istri, suami, dan anak-anak mereka, yang akan menjelma menjadi monster baru yang siap meruntuhkan citra mereka. Dan itu kabar buruk pada pesta demokrasi yang akan datang.

Saya menjadi ingat pesan Bude Jamillah (yang mengutip ayat Al-qur’an), ; Bagaimana Kondisi suatu bangsa, maka demikianlah dengan pemimpin mereka. Pemimpin kita adalah cermin kondisi kita, demikian kalau boleh disimpulkan. Dan hasil penilaian pada pemimpin kita akan sangat beragam tergantung sudut pandang kita, sudut pandang tim sukses, sudut pandang tim yang tidak sukses, dan sejuta sudut pandang yang mewakili posisi dan kepentingan. Kita akan menjadi sangat sulit menemukan sudut pandang yang tidak punya tendensi. So, semua tetap berjalan, dan pro-kontra itu sunnatullah. Terpenting .... Hiduplah dengan Orisinalitas Kita  ......

      

Read More